Penelitian ini mengkaji aspek perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah warga di kecamatan Leupung pasca bencana tsunami yang terjadi pada tahun 2004 dalam perspektif Maqāṣid Asy-Syarī`ah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Perubahan kondisi geografis akibat tsunami menyebabkan sebagian besar tanah warga masuk ke dalam kawasan sempadan pantai dan dikategorikan sebagai tanah negara, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta permasalahan kepemilikan bagi masyarakat yang terdampak. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis empiris dan penelitian normatif. Perlindungan hak kepemilikan tanah dalam perspektif Maqāṣid Asy-Syarī`ah merupakan bagian dari Hifdz Al-Mal, bertujuan untuk kesejahteraan dan menghindari ketidakadilan dalam distribusi aset. Sementara, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengatur mekanisme legalisasi dan pengelolaan tanah, tetapi implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam penyelesaian status tanah relokasi bagi warga terdampak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Daerah perlu diperkuat dalam upaya proses sertifikasi tanah, guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak bagi masyarakat. Dengan adanya integrasi antara hukum positif dan prinsip Maqāṣid Asy-Syarī`ah, diharapkan kepastian hukum atas tanah warga Kecamatan Leupung dapat terwujud.