Pengelolaan wakaf Baitul Asyi terdapat kesenjangan dalam antara ketentuan normatif pada ikrar wakaf dan Qanun No. 5 Tahun 2020 dengan realitas yang terjadi yaitu pada ikrar wakaf, dana wakaf disalurkan kepada jamaah haji asal Aceh tanpa terkecuali dengan syarat dapat dibuktikan dengan identitas pengenal berupa KTP dan KK sesuai Pasal 39 Huruf (a), sedangkan pada praktiknya jamaah haji yang meninggal sebelum keberangkatan tidak diberikan dana wakaf. Fokus penelitian ini adalah bagaimana kriteria dan syarat yang harus dipenuhi oleh jamaah untuk mendapatkan dana wakaf Baitul Asyi, prosedur penerimaan dana bagi jamaah yang meninggal sebelum proses penyaluran dana wakaf selesai, dan tinjauan konsep wakaf produktif terhadap sistem penetapan dan penghapusan sebagai penerima dana wakaf Baitul Asyi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penentuan penerima dana wakaf Baitul Asyi telah mengikuti ketentuan syariat dan Qanun No. 5 Tahun 2020, pada Pasal 39 Huruf (a) jamaah haji asal Aceh harus memenuhi kriteria persyaratan dengan membuktikan bukti domisili resmi di Aceh yaitu berupa KTP dan KK. Sedangkan bagi mahasiswa Aceh yang berada di Arab Saudi, baik sebagai tenaga musiman (temus) maupun sebagai jamaah haji pada saat musim haji, tetap menjadi penerima dana wakaf Baitul Asyi dengan membuktikan paspor yang mencantumkan domisili di Aceh. Prosedur penyaluran hasil wakaf dilakukan langsung kepada jamaah, termasuk kepada jamaah tanazzul dan jamaah yang dirawat di rumah sakit namun dengan sistem antar langsung, bagi jamaah haji yang meninggal dunia di Arab Saudi dapat diwakili oleh ketua kloter atau diserahkan kepada ahli waris yang sah. Dalam perspektif wakaf produktif, pengelolaan harta wakaf dituntut untuk memberikan manfaat berkelanjutan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, terdapat kendala dalam verifikasi data jamaah, terutama bagi yang meninggal sebelum tiba di Arab Saudi dan belum menerima dana wakaf. Mekanisme penetapan dan penghapusan penerima manfaat wakaf ini bertentangan dengan konsep wakaf produktif, karena tidak memiliki nilai keadilan dan akuntabilitas terhadap hak-hak jamaah.