Penguasaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Oleh Masyarakat Adat Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Menurut Konsep Milk Daulah (Suatu Penelitian Di Kampung Pante Raya Kec. Wih Pesam)

Bayu Kurniawan, 210102013 (2025) Penguasaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Oleh Masyarakat Adat Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Menurut Konsep Milk Daulah (Suatu Penelitian Di Kampung Pante Raya Kec. Wih Pesam). Other thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.

[thumbnail of Penguasaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU)] Text (Penguasaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU))
SKRIPSI END (1).pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (6MB)
[thumbnail of Penguasaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU)] Text (Penguasaan Lahan Hak Guna Usaha (HGU))
COVER - BAB 1.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji kesesuaian antara praktik pengelolaan lahan HGU oleh masyarakat adat dengan konsep Milk al-Daulah dalam fikih muamalah, serta lemahnya kepastian hukum individu karena legalitas hanya diberikan secara kolektif melalui kelompok tani. Hal ini menimbulkan potensi konflik, penyalahgunaan lahan, dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya milik negara. Fokus penelitian adalah bagaimana hak kepemilikan atas lahan HGU yang dikelola masyarakat adat, bagaimana kepastian hukum yang diberikan pemerintah; dan bagaimana tinjauan Milk al-Daulah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang berdaasrkan norma hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya yang mengikat warga negara dalam pengelolaan tanah milik negara dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan masyarakat adat, aparat kampung, serta dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan lahan dilakukan melalui sistem kolektif kelompok tani dengan pengawasan pemerintah desa, namun sertifikat hak kelola hanya diberikan pada ketua kelompok, bukan kepada masing-masing petani dan masyarakat. Kepastian hukum yang diterima masyarakat belum efektif diberikan oleh pemerintah terhadap pengelolaan lahan negara tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya kegiatan ilegal di kawasan tersebut yang membuat masyarakat yang mendapatkan hak merasa dirugikan atas aktivitas ilegal tersebut di kawasan hutan milik negara. Menurut Milk al-Daulah, kepemilikan atas tanah negara hanya untuk kepentingan masyarakat umum dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan personal. Tetapi dalam pemanfaatanya masyarakat dapa mengelola dengan syarat harus memiliki izin dari pemerintah terkait. Namun yang terjadi di Kampung Pante Raya masih banyak masyarakat yang tidak tergabung dalam kelompok tani yang menggunakan tanah milik negara demi kepentingan pribadi tanpa adanya izin yang jelas dari pemerintah sehingga hal ini bertentangan dengan perspektif Milk al-Daulah.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.2 Mu'amalat > 2X4.29 Aspek Muamalat Lainnya
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User: Bayu Kurniawan
Date Deposited: 30 Apr 2025 02:42
Last Modified: 30 Apr 2025 02:42
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/44669

Actions (login required)

View Item
View Item