Industri transportasi online di Indonesia telah berkembang pesat, terutama yang berbasis aplikasi pekerjaan lepas telah menjadi bagian penting dari kehidupan modern di Indonesia, termasuk di Kota Banda Aceh. Kehadiran perusahaan transportasi online seperti Grab di Aceh memberikan dampak besar terhadap perekonomian lokal. Namun, pengemudi Grab roda dua menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan, seperti status kepegawaian, jaminan sosial, dan perlindungan hak-hak pekerja. Sebagaimana rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimana pembinaan dan perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja Grab pada Disnakermobduk Aceh. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh (Disnakermobduk) berperan penting dalam membina serta melindungi hak-hak ketenagakerjaan para pekerja Grab, sesuai dengan pasal 14 dan pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya pembinaan serta perlindungan ketenagakerjaan bagi pengemudi Grab roda dua yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Persyaratan Kerja; Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak; Kepala Seksi pemagangan dan peningkatan produktivitas; Manajer Grab; dan Pekerja Grab (Pengemudi Grab Roda Dua). Penelitian ini menggunakan 1 (satu) teori utama yaitu teori peran. Fokus penelitian ini adalah pembinaan serta perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja Grab yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Hasil penelitian menyatakan bahwa peran Disnakermobduk Aceh belum berjalan optimal, terlihat dari belum adanya perjanjian resmi dengan Grab, tidak dilakukannya sosialisasi hukum ketenagakerjaan kepada pengemudi, serta belum terlaksananya pelatihan keterampilan bagi pekerja. Selain itu, perlindungan ketenagakerjaan juga belum berjalan efektif karena kurangnya pengawasan dan tidak adanya pengaduan resmi dari pekerja. Temuan ini menunjukkan bahwa pengemudi Grab berada dalam posisi kerja yang rentan dan belum mendapat perlindungan hukum yang memadai.