Dinas Pertanahan Aceh memainkan peran krusial dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah masyarakat yang muncul seiring dengan pembangunan Tol Sigli–Banda Aceh. Proyek infrastruktur ini sering kali menimbulkan konflik antara kepentingan publik dan hak-hak masyarakat lokal atas tanah yang mereka kelola. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Pertanahan dalam menangani sengketa tanah, menganalisis permasalahan yang timbul dalam fasilitasi penyelesaian sengketa, serta menilai dampaknya terhadap masyarakat dan proses pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pegawai Dinas Pertanahan, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, ditambah analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pertanahan berperan aktif dalam memediasi, memberikan informasi hak-hak tanah, dan berupaya menciptakan kesepakatan yang adil. Namun, terdapat beberapa permasalahan serius dalam proses fasilitasi, antara lain sosialisasi yang kurang efektif dan bersifat satu arah, lemahnya koordinasi antar lembaga terkait, ketidakjelasan mekanisme ganti rugi, serta kurang optimalnya pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan pembebasan lahan. Permasalahan-permasalahan ini memperbesar potensi ketidakpuasan masyarakat dan memperpanjang konflik. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak atas tanah dan kompleksitas hukum pertanahan juga memperburuk situasi di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Dinas Pertanahan Aceh sangat vital, tetapi perlu adanya peningkatan kapasitas internal, perbaikan pola komunikasi publik, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta transparansi dalam mekanisme ganti rugi agar sengketa tanah dapat diselesaikan lebih efektif. Upaya perbaikan ini diharapkan mampu mengurangi konflik agraria di masa depan dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan lebih adil dan berkelanjutan.