Penelitian ini membahas fungsi PPID untuk meningkatkan transparansi pada Dinas Sosial Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam meningkatkan transparansi, serta mengetahui dan menganalisis menjaga keamanan informasi pada Dinas Sosial Aceh melalui dimensi mandiri, sengketa informasi dengan indikator kualitas, dana, mediasi dan pejabat publik, serta dimensi produk informasi dan pengelolaan informasi dengan indikator dikirim, disimpan, kepentingan publik dan kepentingan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPID Dinas Sosial Aceh telah menunjukkan upaya implementasi transparansi informasi yang baik meski menghadapi kendala pengurangan anggaran sejak 2022, website PPID Dinas Sosial Aceh telah berhasil menyajikan informasi secara terbuka dan terstruktur secara online, mencerminkan upaya pemenuhan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan digital yang signifikan yang menghambat tercapainya tujuan keterbukaan informasi publik secara menyeluruh. Terbatasnya sosialisasi tentang keberadaan dan fungsi website PPID kepada masyarakat sejak 2021 mengakibatkan kelompok lansia dan masyarakat yang kurang melek teknologi mengalami kesulitan dalam mengakses layanan informasi digital