Aceh pernah mengalami konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia dari tahun 1976 hingga 2005, menjadi salah satu wilayah dengan pelanggaran HAM yang signifikan, termasuk Tragedi Simpang KKA pada 3 Mei 1999. Tragedi ini melibatkan aksi kekerasan aparat keamanan terhadap warga sipil, menyebabkan korban jiwa, luka-luka, dan hilangnya sejumlah orang. Pasca penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada tahun 2005, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Aceh, salah satunya melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKRA). KKRA bertugas mengungkap kebenaran, memberikan pemulihan kepada korban, dan memastikan langkah-langkah pencegahan pelanggaran HAM di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran KKRA dalam mendorong penyelesaian kasus Tragedi Simpang KKA dan menjelaskan faktor Pendukung dan tantangan dari KKRA. Metode penelitian yang di gunakan adalah kualitatif dengan tekhnik pengumpulan data deskriptif melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KKRA pada tragedi Sp.KKA adalah melakukan penyelidikan dan juga memberikan rekomendasi hasil dari penyelidikan kepada pemerintah dan DPRA. Meskipun demikian KKRA menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, keterbatasan wewenang,kondisi politik, dan kurangnya dukungan dari pemerintah. Berdasarkan hasil diatas KKRA telah berupaya mendorong penyelesaian pelanggaran HAM pada tragedi Sp.KKA, dengan mengunakan mekanisme yang telah di tetapkan yaitu Non Yudisial.