Dinas Syariat Islam adalah lembaga pemerintah yang memegang peran untuk melaksanakan penegakkan Syariat Islam secara kaffah di Aceh. Dinas Syariat Islam di Banda Aceh memiliki peran penting dalam menghadapi problematika mucikari atau perdagangan seks komersial yang melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma syariat Islam. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam dalam menegakkan amar ma’ruf nahi munkar yaitu dengan melakukan pemberantasan terhadap eksistensi mucikari di Kota Banda Aceh dengan menerapkan program dakwah, membentuk muntasib dan juga da’i. Namun meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut, realitanya praktik-praktik mucikari dan prostitusi tersebut terus terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Syariat Islam dalam menghadapi problematika mucikari di Kota Banda Aceh dan mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Syariat Islam dalam menghadapi problematika mucikari di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi serta subjek dari penelitian ini adalah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Syariat Islam dalam menghadapi problematika mucikari yaitu dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dengan membentuk dakwah, muntasib dan da’i serta dakwah simpatik yang dilakukan pada daerah-daerah yang rawan terjadinya pelanggaran. Namun dari strategi yang telah dilakukan belum berjalan maksimal karena masih adanya kendala dari internal dan eksternal. Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh terkendala oleh anggaran dikarenakan tidak ada anggaran khusus untuk program dakwah. Kendala lainnya adalah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana yang mumpuni. Kendala yang disebabkan oleh faktor eksternal karena kurangnya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci sukses dari berjalannya kepemerintahan yang baik.

Kata Kunci : Tantangan, Dinas Syariat Islam, Problematika, Mucikari, Amar
Ma’ruf Nahi Mungkar