Hutan di Aceh Jaya rentan terhadap upaya pembalakan liar untuk berbagai kepentingan terutama untuk pembukaan lahan perkebunan. Tindakan tanpa kontrol ini menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan dan akan menjadi bencana bagi masyarakat sekitar seperti di Kec. Jaya. Adapun permasalahan dan tujuan riset ini yaitu bagaimana penguasaan hutan di Kec. Jaya dan pemetaan tanpa seizin pemerintah? Akibat hukum atas penguasaan lahan dan tinjauan konsep milk al-daulah dan UU No. 41/1999? Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatannya yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian bahwa penguasaan dan pemetaan lahan ilegal dalam wilayah Kec. Jaya memenuhi unsur pembalakan liar, dengan pembukaan lahan hutan tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Aceh. Tindakan pembukaan hutan ilegal masih berlangsung tanpa tindakan yang berarti dari aparatur pemerintah untuk mereduksinya. Upaya masyarakat untuk merepresif tindakan penguasaan lahan hutan tidak memiliki pengaruh signifikan sehingga memberi dampak negatif terhadap masyarakat Kec. Jaya. Akibat dari penguasaan hutan tanpa melalui mekanisme formal sesuai ketentuan legalitas dan tanpa melibatkan aparatur negara harus ditindak, meskipun belum ada respon tegas untuk penegakan hukum atas dampak negatif bagi kelestarian ekosistem di kawasan hutan Kab. Aceh Jaya khususnya di Kec. Jaya. Pembukaan hutan harus melalui mekanisme uji analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) untuk mereduksi ekses dan destruksi lingkungan sebagai akibat dari penguasaan lahan hutan. Kawasan hutan di wilayah Kab. Aceh Jaya bagian dari otoritas pemerintah yang ditetapkan dalam UU Kehutanan. Penguasaan lahan dan pemetaan yang dilakukan secara sepihak oleh masyarakat dan belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka kegiatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yuridis dalam UU No. 41/1999 dan aspek normatif yang dimuat dalam milk al-daulah. Mutlak dibutuhkan tindakam represif, kuratif dan prefentif atas kerusakan lahan hutan di kawasan Kec. Jaya. Kegiatan pembukaan dan pemetaan lahan untuk perkebunan bertentangan dengan aspek normatif dalam milk- al daulah dan UU No 41/1999 tentang kehutanan.