Penelitian ini mengkaji implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam pemerintahan gampong di Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie. Masalah utama yang diangkat adalah belum optimalnya penerapan AAUPB yang berimplikasi pada tata kelola pemerintahan yang kurang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi AAUPB dalam pemerintahan gampong di Kecamatan Geumpang? (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi AAUPB tersebut? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum terkait AAUPB dan implementasinya dalam konteks pemerintahan gampong. Hasil penelitian pertama, menunjukkan bahwa implementasi AAUPB di Kecamatan Geumpang belum optimal, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Kedua, Dari sisi pendukung, keberadaan kepemimpinan yang responsif, peran aktif lembaga seperti Tuha Peut, dukungan regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, hingga mekanisme pengawasan yang mulai dibangun, telah menjadi fondasi awal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun, terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaannya, meliputi rendahnya pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip AAUPB, terbatasnya sumber daya (teknologi, pelatihan, anggaran), rendahnya partisipasi masyarakat akibat minimnya kesadaran dan pengaruh budaya lokal yang hierarkis, serta lemahnya mekanisme pengawasan yang belum sistematis.