Pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan Lambaro (RPH) telah memiliki legalitas yang kuat, operasionalnya dibawah pengawasan Dinas Pertanian Aceh Besar, secara regulatif pihak pedagang daging diharuskan untuk menjual daging yang berkualitas termasuk kesehatannya. RPH Lambaro menyediakan fasilitas untuk pemeriksaan kesehatan ternak sebelum penyembelihan, sebagai upaya perlindungan konsumen dari potensi konsumsi daging tidak sehat. Namun, meskipun RPH seharusnya memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah, pengawasan yang tidak optimal menyebabkan standarisasi kesehatan dan penyembelihan hewan belum terpenuhi dengan baik. Penelitian ini mengkaji bagaimana standarisasi kesehatan penyembelihan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) Lambaro, bagaimana pengawasan terhadap standarisasi kesehatan dan penyembelihan hewan pada Rumah Potong Hewan Lambaro Aceh Besar , dan bagaimana perlindungan konsumen pada perdagangan daging menurut konsep halalan thayyiban. Riset ini menggunakan pendekatan sosiologis Yuridis dan jenis penelitian deskriptif analisis, dengan tekhnik pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu standarisasi kesehatan dan penyembelihan hewan di RPH Lambaro merujuk pada UU No. 41 Tahun 2014 dalam pasal 58 dan Permentan No. 13 Tahun 2010 dalam pasal 1. Pengawasan petugas RPH terhadap standarisasi dan penyembelihan hewan tidak optimal karena hanya dilakukan pada hari tertentu seperti hari meugang. Daging yang disembelih pada RPH Lambaro dapat dikategorikan halal karena disembelih oleh juru sembelih bersertifikat, sesuai prinsip syariat dan kaidah "kesaksian dalam muamalah itu sah". Namun, aspek thayyiban belum terjamin akibat pemeriksaan kesehatan hewan yang tidak dilakukan secara optimal.