Penelitian ini mengkaji relasi kuasa antara guru dan siswa di SDN Suak Jampak dan SDN Cepu di Kota Subulussalam, Aceh, yang berkaitan dengan kasus pelecehan seksual yang terjadi pada tahun 2023-2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana bentuk relasi kuasa yang tidak seimbang dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam bentuk pelecehan seksual, serta mengidentifikasi upaya kolaborasi antar lembaga dalam menangani kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan mengadopsi teori kritis kekuasaan dari Max Horkheimer. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan korban, orang tua korban, pihak sekolah, dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kuasa yang timpang antara guru dan siswa, diperkuat oleh dogma "guru selalu benar", budaya hierarki yang kaku, dan budaya patriarki, telah menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya pelecehan seksual. Faktor lain yang berkontribusi terhadap kasus ini adalah minimnya sistem pengawasan, terutama di sekolah terpencil, serta kecenderungan penyelesaian kasus secara internal untuk melindungi reputasi sekolah. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun telah ada kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam penanganan kasus, masih terdapat hambatan signifikan seperti keterbatasan SDM, kondisi geografis yang sulit dijangkau, dan keterbatasan anggaran. Penelitian ini menyarankan pentingnya reformasi sistem rekrutmen guru melalui penerapan tes psikologi, peningkatan sistem pengawasan, pengembangan program edukasi tentang pencegahan pelecehan seksual, dan penciptaan budaya kesetaraan dalam lingkungan sekolah untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan