Pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh yang membutuhkan biaya operasional yang sangat besar, sebagiannya bersumber dari retribusi sampah, dan inilah permasalahannya bagaimana sistem pengelolaan retribusi sampah dan evaluasinya oleh DLHK3 Banda Aceh, kecukupan dana retribusi untuk pengelolaan sampah, dan tinjauan Qanun No. 1 Tahun 2024 dan konsep ujrah terhadap pengelolaan retribusi sampah dan evaluasinya. Dalam riset ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya yaitu DLHK3 Banda Aceh berperan sebagai pelaksana teknis layanan kebersihan dan pengangkutan sampah. Dana retribusi yang terkumpul dari masyarakat tidak dikelola langsung oleh DLHK3 Banda Aceh. Seluruh penerimaan disetorkan ke kas daerah dan dikelola melalui APBK oleh Pemerintah Kota. Dana retribusi yang dikumpulkan sangat penting untuk kebutuhan operasional pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh terutama untuk pengadaan sarana dan prasarana kebersihan, meskipun dana retribusi ini belum mencukupi untuk seluruh dana operasional dan membutuhkan sumber finansial lainnya dari APBK Banda Aceh. Pengelolaan dana retribusi yang dikumpulkan oleh DLHK3 ini dilakukan melalui mekanisme APBK, secara operasional berbeda dengan ketentuan Qanun No. 1 Tahun 2024 yang menetapkan pengelolaan retribusi dilakukan langsung oleh DLHK3 Banda Aceh. Sedangkan menurut konsep ujrah, tata kelola retribusi tersebut telah sesuai dengan konsep ujrah yang kompensasi bagi DLHK3 atas kinerjanya dalam pengelolaan sampah, sehingga masyarakat berkewajiban membayar retribusi tersebut sebagai ujrah sebagai cost atas pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat meskipun retribusi ini belum memadai atas pelayanan publik yang diberikan oleh DLHK3 Banda Aceh sebagai garda terdepan pada pengelolaan sampah.