Beberapa sengketa perdata di Banda Aceh kerap melibatkan advokat, dengan success fee sebagai bagian dari kesepakatan jika perkara dimenangkan. Namun, penetapan success fee ini sering diperdebatkan secara etika profesi dan kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini urgent untuk diriset secara normatif tentang praktik penetapan success fee perkara hukum pada jasa Advokat di Banda Aceh, dan relevansi penetapan success fee atas keberhasilan perkara dengan teori ji’alah. Pada riset ini penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat dengan jenis penelitian deskriptif analisis dengan pengumpulan data melalui wawancara dan data dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan praktik penetapan success fee pada jasa advokat di Banda Aceh dilakukan secara sistematis, dimulai dari analisis kasus hingga kesepakatan nilai fee, yang dihitung berdasarkan nilai aset yang berhasil dimenangkan, dengan kisaran antara 10% hingga 25%. Nilai success fee tidak diatur dalam regulasi baku, melainkan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing kantor advokat dan hasil negosiasi bersama, serta dipengaruhi oleh kompleksitas kasus, jumlah pihak, lokasi perkara, nilai sengketa, jenis kasus, risiko hukum, senioritas advokat, hingga faktor emosional dan nilai ekonomis dari sisi klien. Praktik success fee di Banda Aceh umumnya telah mencerminkan unsur-unsur ji'alah, terutama dalam hal adanya kesepakatan tertulis sebelum pemberian kuasa, serta pemberian imbalan setelah hasil tercapai. Selain itu, penetapan success fee juga terhindar dari unsur gharar, karena imbalan hanya diberikan jika advokat berhasil memenangkan perkara. Praktik ini dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah seperti keadilan (‘adl), kerelaan bersama (tarādhī), dan larangan gharar fahisy.