Penelitian ini menganalisis Putusan No. 99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs yang menolak gugatan penggugat mengenai permohonan sita jaminan. Nasabah debitur merasa dirugikan atas putusan majelis hakim. Nasabah debitur mengajukan sita jaminan kepada pihak hakim karena merasa dirugikan atas eksekusi jaminan yang dilakukan oleh pihak Bank BSI Lhokseumawe. Majelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan tidak adanya bukti yang cukup untuk mengabulkan permohonan sita jaminan. Fokus penelitian ini pada permasalahan yaitu bagaimana penetapan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara sita jaminan serta analisis Hukum tentang sita jaminan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, jenis penelitian kualitatif (qualitative rsearch), dengan metode studi kasus (case study). Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi jaminan yang dilakukan oleh pihak bank syari’ah tanpa memberikan restrukturisasi kepada nasabah debitur tidak mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun dampak pandemi COVID-19 mempengaruhi kemampuan finansial nasabah debitur, hakim tetap berpegang pada ketentuan hukum yang ada, menciptakan preseden yang menimbulkan pertanyaan tentang keadilan, kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi nasabah debitur. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang penerapan prinsip syari’ah, khususnya ta’awun (kerja sama) dan maslahah (kemaslahatan), yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sangketa perbankan syari’ah.