Penelitian ini mengangkat isu hukum mengenai implementasi jaminan kesehatan yang diatur di dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh No. 13 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). JKA merupakan program Pemerintah Aceh dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan sebagai keistimewaan dan kekhususan yang diamanatkan dalam undang-undang. Permasalahan penelitian ini ialah bagaimana bentuk pelayanan jaminan kesehatan Aceh di RS. Pertamedika Ummi Rosnati, bagaimana implementasi JKA di RS. Pertamedika Ummi Rosnati perspektif Peraturan Gubernur Aceh No. 40 Tahun 2022, dan bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program jaminan kesehatan Aceh di RS. Pertamedika Ummi Rosnati. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan Pendekatan penelitian yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ada tiga. Pertama, jenis atau bentuk layanan JKA di RS. Pertamedika Ummi Rosnati mencakup pelayanan pengobatan, pemeriksaan, perawatan, dan tindakan medis lainnya, seperti layanan rawat jalan dan inap, IGD, layanan darurat yang digunakan 24 jam, pemeriksaan laboratorium, layanan radiologi dan tindakan medis lainnya. Kedua, implementasi JKA di RS. Pertamedika Ummi Rosnati sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2022. Faktor pendukungnya adalah adanya kesepahaman dari pemerintah Aceh dengan DPRA tentang pentingnya program JKA, tersedia berbagai fasilitas pelayanan seperti layanan pengobatan, pemeriksaan, perawatan, dan tindakan medis lainnya. Ketiga faktor penghambatnya ialah aspek anggaran, antrean panjang dan sistem administrasi yang masih lambat, kendala teknis dalam proses klaim biaya antara rumah sakit dan pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan implementasi program JKA di RS. Pertamedika Ummi Rosnati telah sesuai dengan Pergub No. 40 Tahun 2022.