Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam persepsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar-Raniry terhadap dinamika demokratisasi di Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa meskipun Indonesia telah menganut sistem demokrasi pasca-reformasi, dinamika politik yang terjadi selama dua periode pemerintahan Jokowi memunculkan berbagai respon dan interpretasi, khususnya di kalangan generasi muda yang kini semakin aktif dalam ranah sosial dan politik. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana mahasiswa-sebagai bagian dari agen perubahan sosial-menilai jalannya demokrasi dan kualitas kebijakan pemerintah dalam menjamin prinsip-prinsip demokrasi seperti keterbukaan, partisipasi, serta perlindungan terhadap hak-hak sipil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 80 mahasiswa FISIP yang dipilih secara acak. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26, dan seluruh item dinyatakan valid serta reliabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki persepsi positif terhadap proses demokratisasi di era Jokowi. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat persetujuan terhadap indikator-indikator seperti representasi politik, efektivitas pemerintahan, perlindungan hak asasi manusia, partisipasi politik generasi muda, serta dampak perubahan sosial yang terjadi. Namun, terdapat pula sebagian responden yang menunjukkan sikap netral atau kritis, khususnya dalam menanggapi isu pembatasan kebebasan berpendapat dan meningkatnya dominasi elit politik. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun demokrasi dinilai berjalan cukup baik, mahasiswa tetap memandang perlunya perbaikan dalam aspek transparansi dan inklusivitas. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana generasi muda menilai praktik demokrasi kontemporer dan memberikan wawasan bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap aspirasi publik