Penggabungan akad dalam sistem perbankan syariah merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah secara fleksibel, namun tetap berada dalam koridor syariah. Salah satu bentuknya adalah akad Murabahah bil Wakalah, yakni penggabungan antara akad murabahah dan akad wakalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan praktik penggabungan kedua akad tersebut pada PT. Bank Syariah Indonesia di Banda Aceh, ditinjau dari perspektif fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini meliputi: (1) bagaimana keabsahan praktik penggabungan akad wakalah dan murabahah menurut fiqh muamalah; (2) bagaimana keabsahannya menurut Fatwa DSN-MUI; dan (3) bagaimana mekanisme pelaksanaan akad Murabahah bil Wakalah di PT. Bank Syariah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Murabahah bil Wakalah di PT. Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI. Dalam pelaksanaannya, jika bank telah bekerja sama dengan supplier, akad murabahah dilakukan langsung antara bank dan nasabah. Namun, jika belum ada kerja sama, bank akan memberikan kuasa kepada nasabah melalui akad wakalah untuk membeli barang, yang kemudian dijual kembali melalui akad murabahah setelah barang menjadi milik sah bank. Mekanisme pembiayaan ini dilakukan melalui tahapan permohonan, verifikasi dokumen, rapat komite, dan pelaksanaan akad secara terpisah. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, praktik penggabungan akad ini telah memenuhi prinsip syariah, seperti keterpisahan akad, kepemilikan barang, dan transparansi, sehingga dapat dijadikan model pembiayaan yang sah dan efektif dalam perbankan syariah di Indonesia.