Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP PKUP Minerba) mengemukakan bahwa organisasi kemasyarakatan keagamaan memperoleh penawaran prioritas wilayah izin usaha pertambangan khusus. PP PKUP Minerba ini berusaha meningkatkan penguasaan mineral dan batu bara pada ormas keagamaan, bukan kepada BUMN atau BUMD sebagaimana ketentuan Pasal 83A PP PKUP Minerba. Atas dasar itu, yang menjadi rumusan masalah ialah bagaimana ketentuan pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan dilihat dari substansi hukum, bagaimana pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan ditinjau menurut siyāsah māliyah, dan bagaimana akibat hukum mengenai pemberian izin usaha pertambangan pada organisasi kemasyarakatan keagamaan. Kajian penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dengan jenis penelitian hukum normatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan pemberian izin usaha pertambangan kepada badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan keagamaan yang diatur di dalam Pasal 83A PP PKUP Minerba sudah sesuai dengan asas/prinsip-prinsip substansi hukum di dalam pembentukan materi hukum. Ketentuan pemberian izin usaha pertambangan pada badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan keagamaan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai siyāsah māliyah. Adapun akibat hukum ketentuan pemberian izin usaha pertambangan kepada badan usaha yang dimiliki organisasi masyarakat keagamaan yaitu akibat hukum bagi negara, ormas keagamaan, dan juga akibat hukum bagi masyarakat umum. Akibat hukum yang menyangkut dampak negatif terkait aturan pemberian izin pada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan dapat diatasi dengan adanya landasan hukum yang kuat yang menjadi instrumen hukumnya, adanya sistem pengawasan ketat serta penyelenggaraan izin usaha pertambangan tersebut dilakukan sepenuhnya untuk tujuan kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat luas.