Pemenuhan Hak Buruh Pasca Pemutusan Hubungan Kerja dalam Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor. 16/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn.Bna terkait dengan sengketa antara kariyawan dengan PT. Wahana Aceh Power Banda Aceh, namun dengan permasalahan tindakan kariyawan yang mana PT. Wahana Aceh Power Banda Aceh tidak memenuhi hak-hak yang seharusnya diterima oleh kariyawan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim terhadap pemenuhan hak pekerja pasca pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan PT. Wahana Aceh Power kemudian, bagaimana tinjauan akad ijārah‘ala al- ‘amāl terhadap putusan hakim No.16/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn.Bna. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, menganalisis dokumen putusan hakim sebagai sumber utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan hakim dalam Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 16/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn.Bna berfokus pada perlindungan dan hak - hak kariyawan seperti upah, tunjangan, dan kompensasi yang belum dibayarkan secara adil, dan memutuskan bahwa perusahaan berkewajiban membayar hak-hak tersebut sesuai hukum positif dan prinsip keadilan dalam akad ijārah ‘ala al-‘amāl. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa hakim mempertimbangkan putusan tersebut dalam memutus perkara gugatan terkait pemenuhan hak pekerja setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), ditinjau dari akad ijārah ‘ala al-
‘amāl.