Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA terkait sengketa antara Bupati Pidie dengan enam orang PNS yang bekerja di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pidie, khususnya terkait dengan permasalahan tindakan Bupati Pidie yang tidak memenuhi hak-hak yang seharusnya diterima oleh enam orang PNS. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1). Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan terhadap putusan Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA, (2). Bagaimana proses pembuktian pada putusan hakim dalam gugatan nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA, (3). Bagaimana perspektif akad ijãrah ‘ala al- ‘amãl
terhadap putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 18/G/TF/2022/ PTUN.BNA. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Hakim mempertimbangkan putusan tersebut dari segi kerugian yang dialami oleh para penggugat, serta merujuk pada Undang-undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang ASN, serta kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Pidie, (2). Proses pembuktian dalam perkara ini didasarkan pada data dokumentasi serta keterangan saksi, yang turut memperkuat dalil gugatan penggugat, (3). Perspektif akad ijārah ‘alā al-‘amāl dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor
18/G/TF/2022/PTUN.BNA bahwa tindakan tergugat dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pemberian imbalan kerja, dikarenakan adanya pelanggaran terhadap hak yang semestinya diterima oleh pihak pekerja, sehingga tindakan tersebut menimbulkan kerugian yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.