Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertambangan. Pemerintah mengatur pemanfaatannya melalui berbagai regulasi, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menimbulkan kontrovensi karena ketentuannya yang membuka peluang bagi organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan. Penulisan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang ada di dalam masyarakat. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa Pasal 83A ayat (1) bertentangan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) hal ini tidak selaras dengan adanya asas hukum lex superior derogate legi inferiori. Bila dilihat dari perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip dasar dalam pemerintahan Islam yang menekankan pada keadilan (‘adl), kemaslahatan (maslahah), serta kepastian hukum. Dalam siyasah dusturiyah, regulasi yang dibuat oleh pemerintah harus tetap berada dalam koridor kepentingan publik. Sebagai kesimpulan, kebijakan ini harus dikaji ulang agar lebih sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku serta nilai-nilai siyasah dusturiyah. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mendukung kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat.