Penyelesaian barang tepat waktu merupakan diktum penting dalam perjanjian pemesanan produk meubel dan furniture di toko Karya Furniture dan Olimpic Meubel. Keterlambatan pemenuhan pemesanan konsumen ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan berbagai kerugian bagi konsumen. Fokus permasalahan riset ini yaitu bagaimana risiko penundaan waktu yang dilakukan oleh pembuat perabot, upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap kelalaian ketepatan waktu pembuatan perabot dan tinjauan akad bai’ istiṣnā’ pada ketepatan waktu pemesanan pembuatan perabot. Pada riset ini penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan jenis penelitian deskriptif analisis dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan data dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu Toko Karya Furniture dan Olimpic Meubel menetapkan estimasi waktu penyelesaian pesanan yang ditentukan berdasarkan desain, ketersediaan bahan baku, dan kapasitas produksi. Meskipun upaya telah dilakukan untuk memenuhi tenggat waktu, masih terdapat risiko keterlambatan yang disebabkan oleh kendala teknis, pasokan bahan baku, atau perubahan permintaan dari konsumen. Salah satu risiko nya ialah terjadinya kerugian materil bagi konsumen maupun kerugian lain akibat tidak tepatnya waktu terima produk sesuai perjanjian. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen meliputi bukti transaksi seperti faktur atau kwitansi dan perjanjian garansi yang menjadi alat bukti sah pemesanan dan pembayaran. Perlindungan lain berupa perjanjian garansi, serta diberlakukan kompensasi berupa potongan harga 2–5% dari harga awal di mana toko wajib memenuhi kesepakatan. Namun, risiko keterlambatan karena faktor teknis dapat menimbulkan gharar dan merugikan pemesan, sehingga mengurangi keadilan akad. Pelaksanaan akad bai’ istiṣnā’ di Karya Furniture dan Olimpic Meubel telah sesuai dalam akad bai’ istiṣnā’, namun masih menghadapi risiko keterlambatan yang menimbulkan unsur gharar. Hal ini berdampak pada berkurangnya keadilan akad dan berpotensi merugikan pemesan.