Sistem perparkiran yang tertib merupakan aspek penting dalam transportasi perkotaan. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh bertanggung jawab atas pengawasan dan evaluasi sistem perparkiran sesuai dengan Perwal Nomor 22 Tahun 2024 dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala serta upaya Dinas Perhubungan dalam monitoring dan evaluasi perparkiran, serta menganalisisnya menggunakan perspektif siyasah idariyah, yang menekankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip siyasah idariyah yang digunakan dalam analisis ini mencakup al-‘adl (keadilan) dalam distribusi lahan parkir, al-mas’uliyyah (akuntabilitas) dalam pengelolaan retribusi, serta al-amanah (tanggung jawab) dalam memastikan regulasi dijalankan dengan baik. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif-Empiris dengan pendekatan Kualitatif, mengacu pada peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, dan Hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perparkiran menghadapi berbagai kendala, seperti maraknya parkir liar, pungutan liar dengan tarif melebihi ketentuan, serta minimnya upaya perbaikan dari Dinas Perhubungan. Selain itu, perbedaan antara juru parkir legal dan ilegal juga menjadi persoalan utama, di mana juru parkir legal telah terdaftar serta beroperasi sesuai aturan, sedangkan juru parkir ilegal beroperasi tanpa izin, menyebabkan ketidaktertiban dan potensi penyalahgunaan tarif. Kondisi ini mencerminkan bahwa prinsip siyasah idariyah belum sepenuhnya diterapkan dalam pengelolaan perparkiran. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari Dinas Perhubungan untuk meningkatkan pengawasan dan efektivitas kebijakan agar sistem perparkiran lebih tertib dan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.