Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan sosial. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Skm, di mana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku KDRT masih menimbulkan perdebatan terkait keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek dalam putusan tersebut serta meninjau relevansi teori pemidanaan yang diterapkan dalam kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan studi kasus. Data diperoleh melalui analisis dokumen putusan pengadilan, undang-undang yang berlaku, serta literatur terkait teori pemidanaan. Analisis dilakukan dengan meninjau sejauh mana pertimbangan hakim telah sesuai dengan prinsip keadilan dan tujuan pemidanaan, baik dalam perspektif retributif, preventif, maupun rehabilitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut masih lebih menitikberatkan pada aspek hukum formal, sementara dampak psikologis dan sosial bagi korban kurang diperhitungkan secara maksimal. Hukuman yang dijatuhkan masih relatif ringan dibandingkan dengan tingkat penderitaan korban, sehingga belum mencerminkan efek jera yang optimal bagi pelaku dan masyarakat luas. Kedua, Dalam konteks teori pemidanaan putusan ini cenderung mengacu kepada teori preventif, putusan ini belum secara optimal mencegah terjadinya KDRT di masa depan karena kurangnya efek jera yang diberikan pada pelaku. Oleh karena itu, diperlukan hukuman yang lebih tegas dan implementasi program rehabilitasi yang efektif untuk mencegah keberulangan dan memberikan efek jera bagi masyarakat.