Pemanfaatan Lahan Pusat Riset Tsunami Dan Mitigasi Bencana Oleh Pedagang Kaki Lima Menurut Konsep Milk Al- Daulah Dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007

Alda Amalia Putri, 210102289 (2025) Pemanfaatan Lahan Pusat Riset Tsunami Dan Mitigasi Bencana Oleh Pedagang Kaki Lima Menurut Konsep Milk Al- Daulah Dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007. Other thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.

[thumbnail of Pemanfaatan Lahan Pusat Riset Tsunami Dan Mitigasi Bencana] Text (Pemanfaatan Lahan Pusat Riset Tsunami Dan Mitigasi Bencana)
skripsi teraru alda 1.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (59MB)
[thumbnail of Pemanfaatan Lahan Pusat Riset Tsunami Dan Mitigasi Bencana] Text (Pemanfaatan Lahan Pusat Riset Tsunami Dan Mitigasi Bencana)
COVER - BAB 1.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (4MB)

Abstract

Pemanfaatan lahan milik negara, khususnya Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana, oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) menimbulkan berbagai permasalahan terkait aspek hukum dan tata kelola ruang kota. Fokus permasalahan penelitian ini yaitu pada pedagang kaki lima memanfaatkan lahan gedung pusat riset tsunami sebagai tempat lapak dagang, aspek legalitas pemanfaatan lahan gedung pusat riset tsunami oleh pedagang kaki lima, dan tinjauan konsep milk al-daulah terhadap penggunaan lahan gedung pusat riset tsunami. Metode riset menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan teknik wawancara, serta dokumentasi. Gedung tersebut diperuntukkan sebagai pusat riset, edukasi, dan koordinasi penanggulangan bencana, dengan kegiatan seperti penelitian, pelatihan, pengumpulan data, serta kerja sama dengan lembaga nasional dan internasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lahan pusat riset termasuk dalam kategori milk al-daulah, yaitu aset publik yang penggunaannya harus sesuai dengan kepentingan umum. Namun dalam praktiknya, area sekitar gedung dimanfaatkan oleh PKL untuk aktivitas ekonomi karena tingginya potensi pendapatan dan rendahnya persaingan di lokasi tersebut. Keberadaan PKL di Kawasan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan yang berdampak pada masyarakat umum maupun kelancaran operasional gedung tersebut. Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima. Pemerintah Kota berwenang untuk menata dan membina tempat usaha pedagang kaki lima sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Pemanfaatan ruang harus mengikuti peruntukan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah. Oleh karena itu, Pemerintah harusnya dapat menegakkan regulasi dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat yang bergantung pada aktivitas perdagangan kaki lima. Alternatif solusi yang dapat diterapkan adalah relokasi PKL ke kawasan yang sesuai dengan tata ruang kota serta penyediaan fasilitas yang mendukung kesejahteraan mereka tanpa mengganggu fungsi utama gedung pusat riset tsunami.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.2 Mu'amalat > 2X4.29 Aspek Muamalat Lainnya
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User: Alda Amalia
Date Deposited: 05 May 2025 04:48
Last Modified: 05 May 2025 04:48
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/45009

Actions (login required)

View Item
View Item