Tindak Pidana Penipuan, Media Online Tindak penipuan online merupakan salah satu tindak pidana yang semakin marak terjadi di wilayah Abdya, tindak penipuan tersebut di atur dalam Pasal 28 Undang Undang ITE. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis upaya kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap kasus penipuan online di wilayah hukum Kepolisian Resor Aceh Barat Daya, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan minimnya tindak lanjut dari pihak kepolisian, serta meninjau permasalahan ini dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan korban penipuan online, sementara data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan terkait, seperti KUHP dan UU ITE, serta literatur akademik. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menginterpretasikan fakta yang ditemukan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, upaya pihak kepolisian Resor Abdya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan online melalui upaya preventif dan refresif namun pihak kepolisian masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya literasi digital masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dalam penyelidikan kejahatan siber, serta tantangan dalam melacak dan menindak pelaku yang sering menggunakan identitas palsu. Kedua, banyak laporan penipuan melalui media online dari masyarakat yang tidak ditindaklanjuti pihak kepolisian karena berbagai faktor, termasuk bukti yang tidak cukup kuat dan keterbatasan regulasi yang mengatur penipuan berbasis digital. Ketiga. dalam perspektif hukum Islam, penghentian penanganan tindak pidana penipuan oleh Polres Aceh Barat Daya (Abdya) harus memperhatikan keadilan (al-‘adl) dan pemulihan hak korban (al-madhalim). Islam melarang penghentian kasus yang mengabaikan hak korban atau memberi peluang bagi pelaku untuk mengulangi kejahatannya (saddu aldzariʿah).