Latar belakang masalah yang menjadi fokus adalah ketidakpastian status hukum perceraian di luar pengadilan yang akan memberi keraguan kepada istri terutama keabsahan perceraian dan hak-hak pasca perceraian. Meskipun talak di luar mahkamah masih sah dari sudut pandang agama, hal tersebut dianggap melanggar perundangan di Malaysia karena tidak melalui proses pengesahan resmi, yaitu Mahkamah Syariah. Terdapat tiga persoalan dalam penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana prosedur pengesahan taklik talak di Mahkamah Syariah. Kedua, apa dasar perkara tentang putusnya perceraian karena taklik talak dalam memutuskan di Mahkamah Syariah. Ketiga, bagaimana analisis terhadap putusan hakim dalam perkara kasus nomor 01005-057-0273 dan 01005-057-0709 tentang cerai karena taklik talak. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif yang bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan bertempat di Mahkamah Rendah Syariah Kluang, Johor, Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran taklik talak di luar mahkamah berdampak pada hak-hak perempuan. Mahkamah Syariah memiliki prosedur yang ketat untuk mengesahkan talak guna melindungi pihak perempuan dari ketidakadilan. Berdasarkan kasus nomor 01005-057-0273 dan 01005-057-0709, Mahkamah menetapkan bahwa perceraian akibat pelanggaran taklik talak sah menurut hukum syarak setelah melewati pengesahan hakim syar’i. Putusan ini memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat tentang pentingnya prosedur formal dalam perceraian. Talak di luar mahkamah dapat dianggap sah jika memenuhi syarat hukum syarak dan disahkan oleh Mahkamah Syariah. Penegakan hukum dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor Tahun 2003 bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan mencegah penyalahgunaan proses perceraian.