Penelitian ini mengkaji realisasi tata kelola lahan dalam kerangka reintegrasi sosial- ekonomi bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Kabupaten Aceh Barat, sebagai implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 dan Nota Kesepahaman MoU Helsinki. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya memastikan keberhasilan proses reintegrasi pasca-konflik melalui distribusi sumber daya yang adil, khususnya lahan, yang menjadi elemen kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai kendala dalam implementasi, seperti tumpang tindih kepemilikan lahan dan keterbatasan akses terhadap sarana produksi, kebijakan reintegrasi yang difasilitasi oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA) telah memberikan kontribusi positif terhadap transformasi sosial dan penguatan kohesi komunitas di wilayah pasca-konflik. Program BRA yang mencakup distribusi lahan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan menunjukkan potensi dalam mendorong produktivitas ekonomi dan mencegah lahan terbengkalai. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan reintegrasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat dan komitmen kolektif untuk menjaga perdamaian dan keadilan. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tata kelola lahan dalam konteks pasca-konflik serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan reintegrasi di masa mendatang.