Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2019 tantang barang milik daerah telah mengatur bagaimana pemeliharaan, pengamanan, penghapusan dan lainya oleh setiap pengelola barang milik daerah agar tetap dalam keadaan baik, namun masi ada aset yang tidak terkelola dengan baik. Perspektif Siyasah Tanfidziyyah sangat relafan jika dikaji dari masalah yang ditemukan. Maka dalam pelitian ini peneliti merumuskan masalah tentang bagaimana implementasi Qanun Kabupaten Simeulue tentang pengelolaan barang milik daerah dan bagaimana perspektif Siyasah Tanfidżiyyah terhadap implementasinya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan studi kasus (case approach) dengan jenis penelitian yuridis empiris, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi yang nantinya akan divalidasi dengan teknik triangulasi. Hasil yang didapatkan bahwa terdapat kendala dalam pengelolaan barang di Kabupaten Simeulue yaitu minimnya litersai, komunikasi/koordinasi, kebijakan, sumberdaya, dan letak geografis Kabupaten Simeulue. Perspektif Siyasah Tanfidziyyah digunakan dalam mengamati pengelolaan barang milik daerah atas kendala yang ditemukan, Maka Siyasah Tanfidziyyah berpedoman dengan kaidah dalam islam terhadap permasalahan penerapan suatu aturan, yang relavan terhadap barang yang tidak terkelola dengan baik di Kabupaten Simeulue adalah kaidah Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir dan Dar’ul Mafasid Muqaddam ‘Ala Jalbi Masalih. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2019 tentang barang milik daerah belum terlaksana secara maksimal dan dari perspektif Siyasah Tanfidziyyah menilai bahwa kendala yang dhadapi bisa diantisipasi dengan kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi, Barang Milik daerah, Siyasah Tanfidziyyah