Illegal logging merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam kelestarian hutan lindung di Provinsi Aceh. Polisi Hutan memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan aktivitas ilegal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Polisi Hutan dalam mengoptimalkan pencegahan illegal logging serta menelaah strategi yang diterapkan dalam menangani kasus illegal logging di kawasan hutan lindung Aceh berdasarkan perspektif siyasah dusturiyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait serta analisis dokumen yang berkaitan dengan kewenangan Polisi Hutan dan regulasi perlindungan hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polisi Hutan memiliki kewenangan dalam melakukan patroli, pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran. Namun, optimalisasi peran mereka masih terkendala oleh terbatasnya jumlah personel, fasilitas yang kurang memadai, serta minimnya anggaran operasional. Dalam menangani illegal logging, Polisi Hutan menerapkan pendekatan penegakan hukum serta sosial melalui koordinasi dengan instansi terkait. Namun, kendala seperti medan yang sulit dan kurangnya kewenangan dalam penggunaan alat pertahanan diri sering menghambat efektivitas operasi di lapangan. Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, peran Polisi Hutan sejalan dengan prinsip pemerintahan Islam yang menitikberatkan pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi peran mereka harus didukung dengan kebijakan yang lebih tegas, peningkatan sumber daya manusia, serta dukungan anggaran yang memadai guna memastikan keberlanjutan perlindungan hutan.