Zakat merupakan kewajiban dalam Islam yang bertujuan untuk menyucikan harta dan memberikan keseimbangan sosial melalui distribusi kepada pihak-pihak yang berhak. Pemerintah memiliki peran strategis dalam mengelola zakat, sebagaimana diatur dalam konsep siyasah maliyah, yang memberikan wewenang untuk memungut dan mendistribusikan zakat, termasuk dengan cara paksa terhadap individu yang memenuhi syarat tetapi enggan menunaikan kewajibannya. Di Aceh, regulasi terkait zakat diatur melalui Qanun Aceh, salah satunya Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah hingga tingkat gampong dalam pengelolaan zakat. Namun, regulasi ini dinilai belum sepenuhnya mengoptimalkan pengumpulan zakat karena tidak ada mekanisme penegakan hukum yang memungkinkan pemungutan secara paksa. Hal ini menyebabkan potensi zakat di Aceh belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 dan menganalisisnya berdasarkan konsep siyasah maliyah, khususnya dalam hal pengumpulan zakat oleh Baitul Mal Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait pengelolaan zakat di Aceh memerlukan penguatan, baik dari segi kebijakan maupun implementasi, agar sesuai dengan prinsip siyasah maliyah. Penambahan mekanisme pemungutan paksa dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan zakat, sehingga zakat dapat berfungsi optimal sebagai sumber keuangan negara dan alat redistribusi ekonomi yang adil