Keberadaan PKL liar yang bangunan secara permanen di atas trotoar jalan dan drainase menjadi dilematis bagi pemerintah, ditambah Iagi hal tersebut dilakukan tanpa mengantongi surat izin.Kendatipun secara jelas sudah di larang dan diatur di dalam Qanun, nalnun masih banyak terjadi pelanggaran tersebut. Yang menjadi pertanyaan dalm penelitian ini adalah bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja Penerapan qanun kota banda aceh Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masvarakat terhadap PKL yang Berjualan di atas drainase terotoar jalan dan apa saja hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi PKL yang Berjualan di atas drainase terotoar jalan utama Rukoh. Dalam penelitian im nenuliq mengsyunakan metode field research dan Dendekalnn emoiris. Satool PP dan WH memiliki landasan hukum yang kuat baik dari sisi pembentukan maupun fungsinya, un(uk menegakkan peraíuran Perundang undangan yakni peratuuran daerah Dalam Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kola Banda Aceh oleh satuan polisi pamong praja mengacu kepada dasar hukum Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Dan Ketentraman Masvarakat yang dilakukan adalah dengan melakukan pengumuman Melalui Microfon Memberikan surat edaran, memberikan surat peringatan melakukan Penangkapan/Pembongkaran namun dalam pelaksanaannya masih terjadl kedaia yakm Satuan Polisi Pamong Praja Banda Aceh melniiiki kendaia dari faktor Internal Satuan Polisi Pamong Praia Banda Aceh itu sendiri sehingga harus dibenahi. Satuan Polisi Pamong Praia Banda Aceh sudah melaksankan penerapan sanksi legas agar terwujud masyarakat yang tertib di Kota Banda Aceh.