Praktik muncikari di negeri syariat Aceh khususnya di Kota Banda Aceh menjadi polemik sosial, moral dan hukum yang masih perlu mendapatkan perhatian serius dari banyak pihak. Faktanya, terdapat kasus muncikari penyedia fasilitas jarimah ikhtilāṭ. Untuk itu, aspek hukum yang hendak dikaji adalah penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polresta Banda Aceh bagi muncikari penyedia fasilitas jarīmah ikhtilāṭ perspektif Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Kajian penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan sifat analisisnya adalah deskriptif-analisis. Jenis tindak pidana muncikari dalam jarīmah ikhtilāṭ yang terjadi di Kota Banda Aceh berbentuk penyediaan fasilitas atau tempat melakukan jarīmah ikhtilāṭ, kemudian dalam bentuk perantara antara pelanggan dengan PSK. Muncikari mencarikan atau PSK sendiri yang meminta untuk dicarikan pelanggan. Penegakan hukum yang dilaksanakan Polresta Banda Aceh bagi muncikari sudah sesuai dengan ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.