Pola pembagian harta bersama setelah adanya Yurisprudensi Nomor
266 K/AG/2010 dan Yurisprudensi Nomor 78K/AG/2021 mengalami pergeserannya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Hakim sudah melakukan contra legem dari perundang- undangan dengan tidak membagikan secara setengah dari total harta bersama kepada duda dan setengah bagi janda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi pola pembagian harta bersama dalam yurisprudensi, dasar filosofis dan dasar sosiologis reinterpretasi dan implikasi yuridis dari pola pembagian harta bersama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu UU Perkawinan, Yurisprudensi Nomor 266 K/AG/2010 dan Yurisprudensi Nomor 78K/AG/2021, KHI. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal dan hasil penelitian yang relevan. Bahan hukum tersier digunakan adalah ensiklopedi hukum Islam dan kamus hukum. Analisis data dilakukan secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model reinterpretasi pembagian harta bersama di Indonesia dalam yurisprudensi didasarkan pada pelaksanaan tanggung jawab suami dan istri. Kedua yurisprudensi tersebut memperlihatkan harta bersama dibagikan lebih besar kepada istri sebagai model pengembangan dari model pembagian yang diatur dalam Pasal 97 KHI. Istri yang melaksanakan tanggung jawab ganda antara tugas di rumah dan di luar rumah diberikan harta bersama yang lebih besar sepanjang tidak ditentukan lain sebelum dan pasca perkawinan. Dasar filosofis dikarenakan hakim telah mengadopsi nilai-nilai keadilan dalam putusan dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing. Sementara dasar sosiologis yaitu karena pengabaian tanggung jawab suami dan kontribusi memperoleh harta bersama lebih besar diperoleh oleh isteri dibandingkan suami selama perkawinan. Implikasi yuridis dari Yurisprudensi telah mempengaruhi pembagian harta bersama di Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama dengan membagikan secara tidak seimbang bagi duda dan janda serta menjadi dasar pembaharuan terhadap harta bersama di Indonesia. Disarankan kepada DPR untuk meninjau ulang ketentuan harta bersama dalam UU Perkawinan dan KHI, disarankan kepada hakim agar mengedepankan nilai keadilan dalam memutuskan perkara harta bersama, disarankan kepada masyarakat agar dalam mengajukan gugatan harta bersama menguraikan aspek pelaksanaan tanggungjawab dan disarankan kepada akademisi untuk mengkaji kembali filosofis makna tanggungjawab dalam menjalani kehidupan rumah tangga.