Pekerja migran Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional melalui kontribusi remitansi. Namun, mereka sering menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, baik dalam proses penempatan maupun saat bekerja di luar negeri. penelitian ini berfokus pada pentingnya negara memberikan perlindungan yang optimal kepada pekerja migran, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana bentuk perlindungan pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dan (2) bagaimana tinjauan maslahah terhadap perlindungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan maqashid al-syari'ah atau Maṣlaḥah. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan pekerja migran diatur secara komprehensif meliputi masa pra-penempatan, masa penempatan, hingga pasca-penempatan, serta mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Tinjauan Maṣlaḥah. menunjukkan bahwa perlindungan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun dibalik itu banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pekerja migran dengan itu pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi hak-hak pekerja migran, optimalisasi pengawasan terhadap lembaga perekrut, serta peningkatan kualitas pelayanan perlindungan di negara tujuan. Pemerintah juga perlu memperkuat kerjasama internasional dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran secara efektif. agar tujuan Maṣlaḥah dapat tecapai secara maksimal.