Pengaturan kewenangan Penjabat (PJ) kepala daerah perlu diatur secara tegas, terutama terkait kebijakan strategis, mutasi pegawai, dan tindakan yang berpotensi menimbulkan gugatan dari masyarakat. Pembatasan kewenangan diperlukan mengingat masa jabatan yang cukup lama yang dimiliki PJ kepala daerah. Mekanisme pengusulan dan pelantikan calon PJ gubernur, bupati, atau wali kota akan diatur secara detail, termasuk dalam peraturan menteri dalam negeri tentang tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan bagi PJ kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap penunjukan langsung PJ Gubernur di Provinsi Aceh menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasilnya mencerminkan dinamika kompleks dalam masyarakat, di mana sebagian besar cenderung lebih percaya pada gubernur yang dipilih secara langsung, sebagai dukungan terhadap proses demokratis. Namun, juga ada pandangan bahwa kepercayaan terhadap gubernur tidak hanya bergantung pada cara pemilihannya, melainkan lebih pada integritas dan kinerja pemimpin tersebut setelah terpilih. Persepsi terhadap penunjukan Pejabat Sementara (PJ) Gubernur dari kalangan TNI juga bervariasi. Sebagian melihatnya sebagai langkah untuk menjamin stabilitas dan kedisiplinan, sementara yang lain mengkhawatirkan dominasi militer dalam urusan sipil. Terdapat harapan untuk menjaga keseimbangan antara peran militer dan sipil dalam pemerintahan, serta keinginan untuk melihat kembalinya proses pemilihan gubernur yang lebih inklusif dan demokratis di masa depan. Persepsi masyarakat terhadap penunjukan langsung PJ Gubernur dipengaruhi oleh sejarah, budaya, kinerja pemerintah daerah sebelumnya, tingkat partisipasi politik dan sosial, pengalaman dengan PJ Gubernur sebelumnya, serta ketegasan dan kredibilitas PJ Gubernur yang baru. Di Provinsi Aceh, tingkat transparansi dalam proses penunjukan PJ Gubernur sangat penting untuk memastikan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Keterbukaan informasi tentang proses penunjukan dan kriteria seleksi dapat membantu membangun kepercayaan dan legitimasi terhadap pemerintah daerah, sementara partisipasi publik penting untuk memastikan keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan