Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan tidak mampu merampungkan Rancangan Qanun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang menjadi Program Legislasi Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang sebetulnya sangat dibutuhkan oleh seluruh komponen pengelola pariwisata di Aceh Selatan dan juga akan menambah nilai Pendapatan Asli Daerah sebagai wujud kemampuan daerah mandiri dan maju. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) bagaimana proses pembentukan Rancangan Qanun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Aceh Selatan dan (2) apa yang menjadi hambatan dalam proses pembentukan Rancangan Qanun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis data digunakan adalah data primer yang terdapat dilokasi penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi pustaka, Hasil penelitiannya adalah proses pembentukan Rancangan Qanun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Aceh Selatan bahwa diawali dengan tahap pengkajian (pembuatan naskah akademik) selanjutnya merancang qanun, harmonisasi dan fasiliatsi ke biro hukum provinsi serta terkahir dilakukan penandatanganan dan pengundangan dengan menempatkan dilembaran daerah oleh Sekretaris Daerah Aceh Selatan. Hambatan dalam proses pembentukan Qanun Rencana Induk Pariwisata adalah belum adanya persiapan matang sedari awal pengusulan program legislasi daerah sehingga mengakibatkan keterlambatan pada saat pengajuan dan belum adanya persiapan matang sedari awal pengusulan program legislasi daerah sehingga mengakibatkan keterlambatan pada saat pengajuan, pembentukan Qanun Rencana Induk Pariwisata Aceh Selatan tidak menggunakan rencana terstruktrur melalui Propemda, kurang optimal melibatkan masyarakat/stake holder dalam proses penyusunan dan pembentukan