Piracy of copyright through unauthorized copying and sale of books has a significant negative impact on authors, publishers, the economy, and results in tax losses for the government. Advances in digital technology have worsened piracy practices and added complexity to law enforcement, such as books that are photocopied, to books that are made into e-books without the author's permission. This study aims to examine the role of the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) in handling book piracy and copyright infringement in Aceh Besar, specifically related to the sale of books that do not provide royalties in accordance with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. With an empirical legal approach and juridical empirical method, this study combines a study of legal regulations with primary data from observations and interviews. The formulation of the problem studied includes the role of Kemenkumham in overcoming the sale of books without royalties and the impact of lack of action against such violations. This study found that authors whose works are infringed upon suffer significant material losses, copyright infringement can cause authors to lose income that they should receive from their works. Furthermore, there are several obstacles in the implementation of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, especially in terms of effective law enforcement against the sale of books that do not provide royalties to authors. One of the main obstacles is that such cases can only be processed by Kemenkumham if there is a complaint from the copyright holder or author.
Pembajakan hak cipta melalui penggandaan dan penjualan buku tanpa izin memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap penulis, penerbit, ekonomi, serta mengakibatkan kerugian pajak bagi pemerintah. Kemajuan teknologi digital memperburuk praktik pembajakan dan menambah kompleksitas penegakan hukum, misalnya seperti buku yang di fotocopy, hingga buku yang dijadikan e-book tanpa persetujuan penulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 oleh Kemenkumham dalam Industri Penerbitan Buku di Aceh Besar. Dengan pendekatan hukum empiris dan metode yuridis empiris, penelitian ini menggabungkan studi peraturan hukum dengan data primer dari observasi dan wawancara. Rumusan masalah yang dikaji meliputi peran Kemenkumham dalam mengatasi penjualan buku tanpa royalti dan Tindakan apa yang dapat di lakukan oleh pemilik royalty terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa penulis yang karyanya dilanggar hak ciptanya mengalami kerugian secara materil yang signifikan, Pelanggaran hak cipta dapat menyebabkan penulis kehilangan pendapatan yang seharusnya mereka dapatkan dari karya mereka. Kemudian, terdapat beberapa hambatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama dalam hal penegakan hukum yang efektif terhadap penjualan buku yang tidak memberikan royalti kepada penulis. Salah satu hambatan utama adalah bahwa kasus-kasus tersebut hanya dapat diproses oleh Kemenkumham jika ada pengaduan dari pihak hak cipta atau penulis. Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam menegakkan kepatuhan pengusaha penerbit di Aceh Besar terhadap kewajiban pembayaran royalti kepada penulis buku berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dengan melakukan Langkah-langkah seperti pengawasan pasar, razia terhadap penjual buku bajakan, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif pembajakan harus diperkuat.