Jejaring kebijakan pemerintah dalam pengembangan pariwisata Aceh Selatan khususnya mencerminkan distribusi kekuasaan di antara berbagai lini kepemerintahan, aktor-aktor ini dapat melakukan pengembangan pada destinasi pariwisata serta menyelesaikan hambatan dalam mengembangkan destinasi pariwisata di Aceh selatan. Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui jejaring kebijakan dalam pengelolaan pariwisata Aceh Selatan, dan mendeskripsikan tantangan dan peluang dalam jejaring kebijakan pengelolaan pariwisata di Aceh Selatan. Metode Penelitian ini menggunakan Penelitian bersifat kualitatif deskriptif, dan menggunakan pendekakatan kualitatif dimana penelitian ini menggambarkan hasil analisa data lapangan dan analisa kebijakan pemerintah bidang pariwisata di Aceh Selatan. Hasil penelitian ini adalah Arah kebijakan pengembangan pariwisata aceh selatan sangat bergantung dengan jejaring pariwisata Aceh selatan hhususnya Dinas Pariwisata Aceh Selatan. Pemerintah dalam pengelolaan pariwisata Aceh Selatan jejaring kebijakan dan pengelolaan Pariwisata Di Aceh Selatan memiliki 2(dua) jalur yang saling berkaitan yakni antara pemerintah dan Non-pemerintah. Pariwisata Aceh Selatan menghasilkan potensi peluang yang dapat dimanfaatkan mendorong stabilitas Perekonomian dari aset destinasi wisata yang tumbuh dengan memanfaatkan sektor UMKM untuk menjadi mata pencaharian masyarakat lokal di Kabupaten Aceh Selatan. Saran penelitian ini adalah Pemerinta harus meningkatan diskusi dan interaksi lapangan terhadap masyaralat harus terjalin dengan baik, pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Aceh Selatan dapat melakukan komunikasi dan sosialisasi tidak hanya rancangan tetapi terjun ke masyarakat terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui jejaring kebijakan, mempekerjakan divisi lingkungan, untuk melebur dan membangun pariwisata Aceh Selatan. Pentingnya dibuat standart operation prosedur (SOP), karena masih di temukan permasalahan sampah dan kebingungan wisatawan dalam menentukan petunjuk pada saat sedang melakukan rekreasi di Aceh selatan, sehingga dalam pelaksanaan pengawasan dan pengembangan destinasi wisata Aceh Selatan, dapat di pahami seperti petunjuk arah, larangan membuang sampah, dan pengelolaan tempat parkir.