Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam proses pembentukan qanun Aceh tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Qanun sebagai produk daerah istimewa menjadi instrument penting dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,dimana data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan anggota DPRA, pegawai pemerintah,perwakilan kelompok disabilitas,serta pihak terkait lainnya Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRA memiliki fungsi dalam perumusan, pembahasan, dan pengesahan qanun, serta memastikan bahwa qanun yang dihasilkan memenuhi aspirasi masyarakat terutama penyandang disabilitas. Namun, penelitian juga menemukan tantangan seperti keterbatasan waktu dan sumber daya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Badan Legislasi dalam pembentukan qanun yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak penyandang disabilitas