Kedudukan Anak Hasil Pernikahan yang Tidak Sah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Banyaknya fenomena anak luar nikah di tengah masyarakat, semakin menunjukkan bahwa moral manusia semakin jauh dari iman, pergaulan bebas yang banyak terjadi di kalangan remaja menambah rusaknya moral anak bangsa yang merupakan penerus bangsa. Diaturnya pencatatan perkawinan di Negara dimaksudkan menjaga ketertiban administrasi dan juga menjaga agar status perkawinan dan status anak yang dilahirkan sah dan jelas dimata hukum agama dan hukum negara. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak memperdulikan akan pencatatan perkawinan, sehingga berakibat pada status anak yang dilahirkan. Sampai pada waktunya Mahkamah Konstitusi memberikan putusan terhadap status anak di luar nikah atas pengujian Pasal 43 ayat 1 UUP yang menyebutkan bahwa anak di luar nikah juga mendapatkan garis keturunan dari ayah biologisnya. Putusan tersebut memberikan dampak yang besar di kalangan masyarakat, sehingga Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang status anak zina dan perlakuan terhadapnya, fatwa ini dikeluarkan karena dinilai putusan Mahkamah Konstitusi ini telah melampaui batas agama Islam. Penyusun tertarik untuk meneliti tentang putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dari segi alasan serta persamaan dan perbedaanya. Penelitian ini merupakan library researchatau penelitian pustaka yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari literatur buku-buku primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan denga materi penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, analisis, komparatif yaitu dengan cara mendiskripsikan alasan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Ulama Indonesia, dan dilakukan analisis mengenai alasan serta persamaan dan perbedaan pendapat kedua lembaga secara hukum positif dan hukum Islam. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif yuridis yaitu berlandaskan hukum positif serta al-Qur’an dan Hadis.
Setelah dilakukan penelitian, menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia memiliki kesamaan yaitu dalam hal perlindungan hukum bagi status anak di luar nikah, Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan dengan pengujian Pasal 43 ayat 1 dengan putusan bahwa anak di luar nikah mendapatkan status keperdataan dengan ayah biologisnya dengan pembuktian teknologi dan ilmu pengetahuan sedangkan Majelis Ulama Indonesia memberikan perlindungan berupa tak’zir terhadap pezina. Hal yang membedakan yaitu bahwa anak luar nikah dapat memperoleh status keperdataan ayah biologisnya dengan syarat pengakuan dari seorang ayah biologisnya, yang dapat dibuktikan dari ilmu pengetahuan berupa tes DNA dan harus diputuskan di depan pengadilan. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia
menyebutkan bahwa perlindungan yang diberikan bertujuan untuk melindungi anak dan bukan untuk mensahkan nasab anak dengan ayah biologisnya hal ini sesuai dengan al-Qur’an dan Hadis.