Proses Pelaksanaan Ganti Rugi pada Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Hukum Agraria Ditinjau menurut Hukum Islam(Kajian terhadap Pembebasan Tanah untuk Pelebaran Jalan di Desa Lamdingin Kecamatan Kuta Alam

Dalam praktek pelaksanaan pembebasan tanah, baik yang menyangkut pengadaan
tanah bagi kepentingan untuk kepentingan umum selalu menimbulkan keributan dan
masalah, khususnya dalam hal ganti rugi. Skripsi ini membahas mengenai sengketa
pembebasan tanah untuk pembangunan pelebaran jalan di desa Lamdingin
Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Pembahasan skripsi ini berfokus pada proses
pelaksanaan ganti rugi pada pembebasan tanah untuk kepentingan umum dalam
perspektif hukum Islam dan hukum agraria. Adapun yang menjadi permasalahan
dan tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur dan pelaksanaan
pembayaran ganti rugi oleh pemerintah dalam menangani praktek kasus
pembebasan tanah untuk pelebaran jalan di desa Lamdingin dan bagaimana
penyelesaian terhadap penolakan masyarakat tentang kelayakan harga ganti rugi
tanah dan apakah ganti rugi yang dilaksanakan oleh Pemerintah kota Banda Aceh
sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum agraria. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan normative dan empiris. Hasil
penelitian diperoleh gambaran bahwa kasus pembebasan tanah untuk pembangunan
pelebaran jalan umum di desa Lamdingin Kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh,
yakni terdapat konflik antara pemilik tanah dengan Pemerintah Kota dalam hal
pemberian ganti kerugian yang dinilai tidak sesuai dengan standar harga yang
berlaku secara umum. Dimana pembebasan hak atas tanah terjadi sebelum ada
kesepakatan dengan masyarakat terhadap harga ganti rugi tanah, hal tesebut
dilaksana sesuai dengan prosedur dalam hukum agraria namun ini bertentangan
dengan ketentuan hukum Islam yang menyatakan bahwa pembebasan hak atas tanah
haruslah berlangsung dengan adanya musyawarah dan kesepakatan terlebih dahulu
dengan pihak yang berhak.