Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2127 K/Pdt/2025 Tentang Peralihan Hak Milik Secara Sepihak Ditinjau Melalui Konsep Al-Milkiyyah

Peralihan hak milik secara sepihak tanpa ada persetujuan dari pemilik hak menjadi suatu sengketa hukum, antara pemilik hak dengan pihak yang mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain. Salah satu perkara hukum terkait dengan peralihan hak adalah sengketa hukum yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung No.2127 K/Pdt/2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Kasasi dalam kasus peralihan hak atas hak milik Rumah Toko (Ruko) di Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan case approach, dimana data utama diperoleh dari data primer berupa Keputusan pengadilan, perundang-undangan, KUHPdt dan doktrin hukum Islam, serta sumber sekunder lainnya dari artikel dan atau kajian yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mengkaji norma hukum tertulis dan putusan pengadilan dengan pendekatan perundang-undangan, doktrin hukum, serta konsep fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2127 K/Pdt/2025 menegaskan keabsahan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) antara penggugat dan tergugat II telah terbukti sah secara hukum, serta penguasaan objek sengketa oleh tergugat I secara sepihak tanpa alasan hukum yang sah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Putusan Majelis Hakim ini juga telah sesuai dengan teori al-milkiyyah dalam perspektif hukum ekonomi Islam, dimana setiap kepemilikan pribadi (al-milkiyyah al-khassah) merupakan hak sepenuhnya dari pemilik hak tersebut, dan tidak dibenarkan diambil alih secara paksa oleh pihak lain. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum atas hak milik individu dalam transaksi properti, khususnya dalam konteks peralihan hak yang melibatkan pihak ketiga.