Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Buta Warna Parsial Dalam Memperoleh Pekerjaan Di Kota Banda Aceh (Studi Pasal 4 Ayat 1 (D) Uu No.8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas)

Penelitian ini mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang buta warna parsial. Meskipun undang-undang ini mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi manusia, belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengklasifikasikan buta warna parsial sebagai bagian dari disabilitas sensorik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik ketenagakerjaan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris (socio-legal research), penelitian ini menganalisis norma hukum serta data empiris yang diperoleh melalui wawancara lapangan dengan instansi pemerintah terkait dan penyandang buta warna parsial di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan penafsiran kebijakan antarinstansi pemerintah yang berdampak pada terhambatnya akses penyandang buta warna parsial terhadap pekerjaan formal. Ketiadaan pedoman teknis yang jelas menempatkan kelompok ini dalam posisi “abu-abu” hukum dan berpotensi melahirkan praktik diskriminatif. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, kejelasan klasifikasi disabilitas, dan implementasi kebijakan berbasis hak asasi manusia guna menjamin kepastian hukum dan prinsip non-diskriminasi dalam pemenuhan hak atas pekerjaan.