Implementasi Hak Restitusi Korban Pemerkosaan Anak Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Analisis Putusan Nomor 7/JN/2024/Ms.Tkn)

Pemerkosaan terhadap anak menjadi persoalan serius yang dihadapi, sehingga menjadi perhatian khusus pada korban anak, tentu korban mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril mencakup fisik maupun psikologis. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat telah memberikan legitimasi terhadap pemenuhan hak korban tersebut dengan istilah restitusi, yang dibebankan kepada pelaku Jarimah sebagai bentuk pemulihan korban pemerkosan. Namun hak korban tersebut implementasinya masih terdapat kendala, sebagaimana tarcermin dalam putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Tkn tidak memuat restitusi dalam amar putusan, sehingga sebagaimana dalam konsep Dhaman perspektif hukum Islam yaitu dengan menekankan tanggung jawab pelaku terhadap korban belum teraplikasi. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan dalam penelitian ini, penyebab tidak terimplementasinya restitusi, yang dijelaskan dalam Qanun Jinayat. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim pada putusan tersebut, serta menilai kesesuaian penerapanya dengan Qanun Hukum Jinayat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, melalui pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) serta wawancara dengan para informan yaitu hakim, penyidik, dan penuntut umum, dan juga mengkaji regulasi terkait. Hasil penelitian ini tidak memuat restitusi dikarenakan penuntut umum tidak mengajukan, sehingga hakim tidak dapat memutus restitusi, kemudian hakim juga melihat kemampuan keuangan pelaku yang tergolong lemah, Kesimpulan, implementasi hak restitusi belum dapat terimplementasi karena kurangnya regulasi lebih lanjut menjadikan faktor utama hakim tidak memuat restitusi, serta tiadanya tuntutan restitusi oleh penuntut umum, serta lemahnya ekonomi pelaku.