Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2019-2023

Kemandirian keuangan daerah merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Namun, tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Aceh masih relatif rendah dan cenderung bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan komponen utama dalam struktur pendapatan daerah yang diduga memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2019–2023 dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel yang bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah yang di publikasi resmi oleh BPK RI perwakilan Provinsi Aceh. Data dianalisis menggunakan metode regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan DAU dan DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara simultan, PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan keuangan daerah harus berlandaskan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan (maslahah) guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat (falah). Optimalisasi PAD yang dikelola secara transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah, sedangkan pemanfaatan DAU dan DAK perlu dilakukan secara bijak agar tidak menimbulkan ketergantungan yang berlebihan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyeimbangkan antara peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan dana transfer secara efektif agar pengelolaan keuangan daerah tetap berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.