Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Gampong Air Sialang Hilir Dan Gampong Subarang Di Kecamatan Samadua

Sengketa tapal batas wilayah merupakan masalah yang kerap muncul di berbagai daerah di Indonesia. Dalam banyak kasus termasuk di Aceh Selatan. Permasalahan ini umumnya bersumber dari ketidakjelasan batas administratif, lemahnya dokumen hukum, serta kurangnya intervensi pemerintah daerah. Dari banyak kasus, salah satunya adalah sengketa antar-gampong Air Sialang Hilir dan Gampong Subarang sejak tahun 2021. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam penyelesaian sengketa tapal batas antar-Gampong Air Sialang Hilir dan Gampong Subarang di Kecamatan Samadua, serta mengidentifikasi tantangan apa saja dalam menyelesaikannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-empiris, menggunakan pendekatan studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan kajian peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya upaya dari pemerintah daerah dalam melakukan mediasi melalui aparat kecamatan dan kepolisian, namun belum dilanjutkan dengan langkah teknis seperti penegasan batas secara kartometrik sesuai Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas desa. Kendala utama penyelesaian sengketa meliputi belum adanya peta batas yang sah, perbedaan persepsi masyarakat, dan lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah serta pelibatan masyarakat dalam proses penegasan batas untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah konflik berulang.