Hukum Barang Sitaan PKL Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penyitaan barang dagangan Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banda Aceh yang kerap menimbulkan persoalan hukum terkait status dan pengelolaan barang sitaan, khususnya jika ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum barang sitaan yang dilakukan Satpol PP serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Pertanyaan penelitian difokuskan pada apakah praktik penyitaan tersebut dapat dibenarkan secara hukum Islam dan bagaimana batasan pengelolaannya agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyitaan barang PKL oleh Satpol PP merupakan sanksi administratif non-yustisial yang bertujuan menegakkan ketertiban umum berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018. Dalam perspektif hukum pidana Islam, praktik tersebut memiliki relevansi dengan konsep ta’zir dan hisbah, sepanjang dilaksanakan secara proporsional, bertahap, dan tidak menghilangkan hak kepemilikan secara permanen. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penyitaan barang oleh Satpol PP dapat dinilai sejalan dengan hukum pidana Islam apabila diarahkan untuk pembinaan, kemaslahatan masyarakat, serta disertai mekanisme pengembalian barang yang adil dan transparan.