Pertanggungjawaban Hukum Afiliator Shopee terhadap Iklan Produk Yang Merugikan Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum afiliator Shopee dalam promosi produk yang berpotensi melanggar perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan empiris, melalui wawancara dengan afiliator serta konsumen pengguna program Shopee Affiliate di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa afiliator yang memperoleh keuntungan dari kegiatan promosi dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) UUPK, sehingga wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b UUPK. Tindakan afiliator yang melakukan promosi menyesatkan, membuat testimoni palsu, atau memasarkan produk tanpa izin edar melanggar Pasal 8 dan Pasal 9 UUPK serta dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Perlindungan konsumen yang diterapkan Shopee melalui mekanisme refund dinilai cukup efektif pada tahap penyelesaian sengketa, namun belum optimal dalam pencegahan pelanggaran akibat lemahnya pengawasan terhadap afiliator. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan praktik lapangan (das sein), sehingga diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan preventif terhadap sistem afiliasi digital.